Polisi tidur atau Alat Pembatas Kecepatan adalah bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat laju/kecepatan kendaraan. Polisi tidur yang umumnya ada di Indonesia lebih banyak yang bertentangan dengan disain polisi tidur yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, di mana sudut kemiringan adalah 15% dan tinggi maksimum tidak lebih dari 150 mm. Ungkapan polisi tidur berasal dari bahasa Inggris Britania sleeping policeman yang diberi makna rintangan dan kemungkinan ungkapan itu sudah ada sejak tahun 1984.

Polisi tidur/alat pembatas kecepatan seharusnya ditempatkan pada jalan di lingkungan pemukiman, jalan lokal yang mempunyai kelas jalan IIIC, dan pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi. Penempatan polisi tidur dilakukan pada posisi melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas.

Fenomena keberadaan polisi tidur di sekitar kita, mulai dari gang-gang sempit hingga jalan-jalan cukup besar yang acap kita temui sesungguhnya mengindikasikan kondisi masyarakat kita yang sakit. Kalau masyarakat kita sehat, manalah mungkin jalan yang seharusnya tetap mulus dan berfungsi sebagai urat nadi mobilitas masyarakat itu diberi penghalang.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, keberadaan polisi tidur ini masuk dalam area manajemen dan rekayasa lalu lintas. Adapun yang dimaksud manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara kemanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Adapun mengenai polisi tidur ini, pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan dikatakan sebagai alat pembatas kecepatan. Pasal 3 ayat (1), alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya. Ayat (2), Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi dan kelandaian tertentu. Adapun lokasi dan dan penempatan alat pembatas kecepatan disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.